PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
Definisi
Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan
kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lain yang
melakukan usaha secara tetap.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS,adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan
atas pelanggaran Peraturan Daerah.
Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara
teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari
keuntungan.
Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada penanam modal atas
rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud
untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang selanjutnya
disebut dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian, dan
gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Tujuan pemberian Izin Gangguan untuk:
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
b. mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha;
c. memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha; dan
d. mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
1. Bidang usaha, meliputi:
a. industri;
b. perdagangan;
c. ketenagakerjaan;
d. kesehatan;
e. pariwisata; dan
f. jasa lainnya.
2. Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. usaha kecil;
b. usaha menengah; dan
c. usaha besar.
KRITERIA GANGGUAN
1. Izin Gangguan didasarkan atas intensitas atau lama gangguan dan sumber gangguan terhadap:
a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.
2. Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai,
laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
3. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi gangguan terhadap kehidupan masyarakat
setempat dan/atau ketertiban umum.
4. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
PERIZINAN
1. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki Izin Gangguan.
2. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan di kawasan industri wajib
mendapatkan Izin Gangguan kecuali yang wajib Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL).
3. Kewajiban memiliki Izin Gangguan di kawasan industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi kegiatan usaha non industri di
dalam kawasan industri.
Pasal 7
Badan usaha yang menyimpan dan/atau menjual bahan berbahaya dan/atau
beracun atau mudah terbakar, wajib memiliki Izin Gangguan setelah
me'ldapat pertimbangan dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang
pengelolaan lingkungan hidup.
A. Untuk mendapatkan Izin Gangguan pemilik/penanggungjawab usaha
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala
Satpol PP, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disertai lampiran gambar;
b. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
c. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab usaha;
f. foto copy akta notaris pendirian badan usaha;
g. foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Terbatas dari instansi terkait;
h. surat pernyataan dari tetangga yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
i. surat Keterangan domisili dari Lurah setempat.
Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
B. Permohonan daftar ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. foto copy Izin Gangguan yang telah dilegalisir;
b. foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
d. foto kopi copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
e. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
f. foto copy surat izin industri atau izin perdagangan atau izin
pariwisata, atau izin ketenagakerjaan atau izin kesehatan.
Jangka waktu penyelesaian pelayanan daftar ulang Izin Gangguan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
C. Untuk mendapatkan izin perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilik/penanggungjawab usaha mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. foto copy 1MBatau SLF yang masih berlaku;
b. foto copy Izin Gangguan yang telah dilegalisir;
c. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
d. foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
g. surat persetujuan warga masyarakat sekitar tempat usaha yang diketahui Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW);
h. surat keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
I. foto copy Akta pendirian perusahaan bagi badan usaha.
Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin perluasan tempat usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari
kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan
benar.
D. Pemberitahuan balik nama dan/atau ganti merek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
a. foto copy Izin Gangguan;
b. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah;
c. foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
f. foto copy akta pendirian perusahaan bagi badan usaha.
Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin balik nama/atau ganti
merek tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10
(sepuluh hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan
dengan lengkap dan benar.
Izin Gangguan dan izin perluasan tempat usaha tidak berlaku, apabila:
a. pindah lokasi tempat usaha;
b. jenis usahanya tidak sesuai dengan perizinan;
c. tempat usaha musnah karena malapetaka atau bencana alam; dan
d. tidak beroperasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG ljlN GANGGUAN
Setiap pemegang Izin Gangguan mempunyai hak:
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azasazas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azasazas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi lengkap tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
Setiap pemegang Izin Gangguan mempunyai kewajiban, antara lain:
a. menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan
tempat usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan, dan keserasian
lingkungan di wilayah sekitarnya;
b. mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta pengguna sarana
dan prasarana kegiatan usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap
masyarakat sekitarnya;
c. menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya, atau alat pengamanan lainnya;
d. mengatur kegiatan usaha agar tidak mengganggu lalu lintas dan tidak
diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan (saluran, trotoar, bahu
jalan, median, dan badan jalan);
e. mengajukan permohonan Izin Gangguan untuk setiap perubahan kegiatan
usaha, perluasan tempat usaha, balik nama, dan ganti merek;
f. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan; dan
g. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
RETRIBUSI
Setiap pelayanan perizinan tempat usaha berdasarkan UndangUndang
Gangguan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
a. pemberian Izin Gangguan baru;
b. daftar ulang Izin Gangguan;
c. pemberian Izin perluasan tempat usaha; dan
d. pelayanan balik nama dan/atau ganti merek.
PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan tempat usaha berdasarkan
Undang-Undang Gangguan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
SANKSI ADMINISTRASI
1. Setiap orang dan/atau badan usaha dikenakan sanksi administrasi dalam hal:
a. mengajukan permohonan daftar ulang Izin Gangguan setelah masa berlakuberakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
b. mengabaikan keberatan masyarakat atau tetangga di sekitar tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;dan
c. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal16.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
a. berupa:
b. teguran lisan;
c. teguran tertulis
d. pencabutan izin;
e. penyegelan; dan
f. penutupan tempat usaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan
Peraturan Gubernur.
KETENTUAN PIDANA
1. Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagai
berikut:
a. setiap orang atau badan usaha yang secara sengaja mendirikan
dan/atau melakukan kegiatan usaha tanpa izin Gangguan, dan perluasan
tempat usaha tanpa izin perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal6, Pasal?, dan Pasal 10 ayat (1);
b. setiap orang atau badan usaha yang secara sengaja tidak
memberitahukan balik nama dan/atau ganti merek secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1); dan
c. setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan
informasi palsu mengenai persyaratan pada saat mengajukan permohonan
Izin Gangguan, daftar ulang Izin Gangguan, Izin perluasan tempat usaha,
dan balik nama dan/atau ganti merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan/atau
kerusakan lingkungan, pelaku diancam pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atas gangguan dan/atau kerusakan lingkungan
yang terjadi.
3. Setiap orang atau badan usaha yang secara sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan/atau kerusakan
lingkungan, pelaku diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atas gangguan dan/atau kerusakan lingkungan yang
terjadi.
Pasal25
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bersifat
tindak pidana kejahatan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
a. Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
berakhir masa Izin Gangguan tersebut; dan
b. zin Gangguan yang baru atau sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
